Materi Kelas XII: Upaya Pembebasan Irian Barat

rian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian barat masuk bergabung menjadi bagian NKRI harus melelui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan beberbagi upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi bahkan dengan menggunakan senjata. Berikut diantaranya :

Melalui Diplomasi

Pemerintah Ri saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjungkan pembebasan Irian Barat.

• Diplomasi dengan pihak Belanda

Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Semestinya akhir 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia namun sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan.

Artikel Terkait:

• Sejarah Perjanjian Renville
• Perundingan Roem-Roijen
• Pahlawan Nasional Wanita

Pada masa demokrasi liberal pun pemerintah Indonesia juga  terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke wilayah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukanBelanda. Seperti, pada Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan, pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet diadakan sebuah pertemuan  diantara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung  dan Menteri Luar Negeri Belanda  Luns di  kota Den Haag, Belanda. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang pengembalian Irian Barat.

• Diplomasi  Melalui sidang di PBB

Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut di upayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang.

Upaya pembebasan Irian Barat  pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementra di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh kabinet Ali Sastroamijoyo  pada saat hari jadi kemerdekaan ke 11 yakni pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk kedalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk kedalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih dibawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat Pemerintahannya berada di Soasiu, Tidore, Maluku yang diumumkan pada 23 September 1956.   

 Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain perjuangan dengan menggunakan jalur politik, upaya perjuangan pembebasan  Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri  Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melaui ekonomi, bukan dengn perang senjata. Pada 18 November  1957, digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dengan aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh  yang bekerja pada perusahaan milik Belanda, pada 2 Desember 1957.

Hal tersebut hanya permulaan, setelah itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik berbagai perusahaan  Belanda. Tadinya penyitaan tersebut hanya spontan dilakukan, namun kemudian pemerintah mengatur hal tersebut dalam  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berikut diantaranya perusahaan milik Belanda  yang disita  pemerintah Indonesia.

1. Nederlandsche Handel Maatschappij, kemudian berubah nama  menjadi  Bank Dagang Negara
2. Perkapalan (KPM )
3. Perusahaan Listrik  Philips
4. Perusahaan perkebunan .

Demi mendukung gerakkan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme juga menguatkan persatuan  rakyat Indonesia, maka dibentuklah  Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada  10  Februari 1958.

 Militer

Setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan, akhirnya dengan semangat untuk memperjuangkan  pembebasan Irian Barat pemerintah pun mencari upaya lain. Upaya tersebut ialah perjuangan dengan senjata. berikut diantaranya.

• Operasi Trikora

Belanda yang menyatakan jikwilayah Irian Barat  termasuk kedalam wilayah Belanda dan  menjadi bagian  dari Nederlands. Dan Belanda, menyebut Irian Barat  dengan  Nederlands – Nieuw Guinea.  Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dan kemudian memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya digunakan cara-cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dengan membeli dari negara Uni sovie.

Dan juga dukungan politik dari beberapa negara misalnya, India, Pakistan, Australia, elandia baru, Thailand, Inggris jerman barat dan juga Perancis. Belanda pun juga mengantisipasi serangan dari Indonesia, sekitar April 1961 dibentuk  Dewan Papua oleh Belanda yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan  beberapa langkah  berikut :

1. Menjadikan papua negara boneka, yang memiliki bendera serta lagu kebangsaan sendiri.
2. Mendatangkan kapal induk  Karel Doorman yang merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian.
3. Menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Karena hal tersebut konflik bersenjata menjadi sangat sulit untuk di elakkan lagi. Menanggapi hal tersebut, pada 19 desember 1961 di adakan rapat umum di Yogyakarta. Dalam Rapat tersebut presiden Soekarno pun merencanakan sebuah Tri Komando Rakyat atau sering disingkat Trikora. Berikut diantaranya isi Trikora.

1. Gagalkan upaya pembentukan negara Papua
2. Mengibarkan Bender pusaka Merah putih di tanah Irian Barat
3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan  dan kesatuan Tanah Air.

• Operasi Komando Mandala

Menindak lanjuti iri dari rancangan operasi Trikora tersebut, Presiden  Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI, kemudian membentuk sebuah komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada saat itu presiden Soekarno menunjuk Mayor Jendral Suharto menjadi kepala komando Mandala yang resmi dibentuk pada 1 Januari 1962. Komando  Mandala bermarkas di makassar dan memiliki tugas untuk melaksanakan Trikora  demi membebaskan Irian Barat. Berikut langkah-langkan yang diambil diantaranya:

1. Merencanakan operasi militer,
2. Mempersiapkan opersi militer,
3. melaksanakan operasi militer,
4. Mengobservasi situasidan juga kondisi militer di wilayah  Irian Barat.

Pada Maret hingga Agustus 1962, persiapan dimulai  dengan melakukan pendaratan pasukan yang  terdiri dari  anggota ABRI juga sukarelawan dari laut dan udara. Hal tersebut merupkan bagian dari persiapan pelaksanakan operasi militer diwilayah Irian Barat, Komando Mandala  telah melakukan  tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat.

1. Operasi  Banteng di Kaimana dan Fak-fak
2. Operasi Serigala di Teminabuan dan juga di Sorong
3. Operasi  Naga di Merauke
4. Operasi Jatayu di Sorong, Merauke dan juga Kaimana

Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut Aru pada 15 januari 1962 Yang dilakukan olah pihak Beland. Saat kapal perang  milik Angkatan Laut Republik Indonesia berjenis motor terpedo boat (MTB) Macan Tutul sedang berpatroli diwilyah laut aru diserang secara terus menerus dan menyebabkan kapal tersebut tebakar dan gugurlah Komodor  Yos Sudarso  dan Kapten  Laut Wiratno. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan hingga pasukan  Indonesia berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Irian Barat.

Artikel  terkait:

• Konferensi Asia Afrika
• Sejarah Konferensi Meja Bundar
• Perundingan Hooge Valuwe
• Perjanjian Linggarjati

Upaya Penyelesaian Konflik

Mendapat serangan dari pihak Indonesia Belanda mulai kewalahan dan merasa sedikit khawatir. Hal tersebut tak luput dari pengamatan dunia internasional. Dan lantas seger beraksi dengan menesak diadakannya perundingan damai. Yang kemudian disetujui oleh pihak Belanda. Kemudian Dewan PBB mengutus Ellsworth Bunker,  diplomat asal Amerika Serikat untuk menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Berikut beberapa pokok isi keseppakatan tersebut.

1. Irian Barat  akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui  Dewan PBB, Yang akan mendirikan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)  sebagai Pemerintahan Sementara  PBB di Irian Barat
2. Memberi kebebasan untuk rakyat Irian Barat dalam menentukan pendapat  mengenai kedudukan Irian Barat.

Pokok usulan tersebut yang kemudian dikenal dengan Rencana Bunker. Berdasarkan  Rencana tersebut, pada 15 Agustus 1962, dicapainya sebuah kesepakatan di  antara  pemerintah Indonesia dan Belanda yang diadakan di kota New York yang disepakati oleh yang dilakukan antara Meteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dan Menteri Luar negeri Belanda Van Roijen.. Dengan begitu perjanjian ini terkenal dengan sebutan Perjanjian New York.
Berikut pokok dari Perjanjian  New York  diantaranya.

1. Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober  1962 yang kemudian bendara milik Belanda diturunkan dan diganti bendera PBB.
2. Tentara Indonesia  yang masih berada di Irian Barat  tetap berada di Irian Barat  dan berada di bawah  pengawasan UNTEA
3. Pasukan militer Belanda harus segera ditarik dan dipulangkan kembali ke Belanda
4. Bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun dikibarkan di tanah Irian Barat berada disebelah  bendera  PBB sejak 31 desember 1962
5. Pemerintahan Irian Barat yang berada dibawah pengawasan UNTEA kan diserahkan pada pemerintah Indonesia Paling lambat 1 Mei  1963.

Hasil Perjuangan Pembebasan

Sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York, pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak diantara kedua  pihak. Dan dimulainya gencatan senjata, maka dengan begitu, Operasi Jayawijaya tidak jadi dilaksanakan. Pada 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTEA (PBB), sebagai bagian dari pemenuhan isi Perjanjian New York. Dan kemudian Pada 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan  pemerintahan Irian Barat pada Indonesia.

Hal tersebut di lakukan dengan sebuah syarat,  yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan PERPERA (Penentuan Pendapat  Rakyat). Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. PERPERA sesuai amanat dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya, dan hasil  dari PERPERA ialah bahwa rakyat Irian  Barat ingin  tetap bergabung  menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya

Materi Kelas XII: Pembebasan Irian Barat

Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian barat masuk bergabung menjadi bagian NKRI harus melelui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan beberbagi upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi bahkan dengan menggunakan senjata. Berikut diantaranya :

Melalui Diplomasi

Pemerintah Ri saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Belanda. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjungkan pembebasan Irian Barat.

• Diplomasi dengan pihak Belanda

Sesuai dengan isi kesepakatan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), permasalahan mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia. Semestinya akhir 1950-an Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia namun sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan.

Artikel Terkait:

• Sejarah Perjanjian Renville
• Perundingan Roem-Roijen
• Pahlawan Nasional Wanita

Pada masa demokrasi liberal pun pemerintah Indonesia juga  terus mendorong pihak Belanda untuk mengembalikan wilayah Irian Barat ke wilayah kedaulatan Indonesia. Setiap kabinet baru pun berupaya mengajak pihak Belanda untuk melakukanBelanda. Seperti, pada Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamijoyo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan, pada masa Burhanuddin Harahap berkuasa di kabinet diadakan sebuah pertemuan  diantara Menteri Luar Negeri Indonesia Anak Agung  dan Menteri Luar Negeri Belanda  Luns di  kota Den Haag, Belanda. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang pengembalian Irian Barat.

• Diplomasi  Melalui sidang di PBB

Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke forum PBB. Hal tersebut di upayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun sayangnya hingga desember 1957 usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang.

Upaya pembebasan Irian Barat  pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementra di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh kabinet Ali Sastroamijoyo  pada saat hari jadi kemerdekaan ke 11 yakni pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk kedalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk kedalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih dibawah kekuasaan Belanda, dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat Pemerintahannya berada di Soasiu, Tidore, Maluku yang diumumkan pada 23 September 1956.   

 Perjuangan Melalui Jalur Ekonomi

Selain perjuangan dengan menggunakan jalur politik, upaya perjuangan pembebasan  Irian Barat pun dilakukan dengan jalur ekonomi. Pada saat sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri  Subandrio mengungkapkan akan mengupayakan cara lain. Jalan lain tersebut ialah melaui ekonomi, bukan dengn perang senjata. Pada 18 November  1957, digelar rapat umum di kota Jakarta yang membahas gerakan pembebasan Irian Barat. Rapat tersebut kemudian berlanjut dengan aksi mogok yang dilakukan oleh kaum buruh  yang bekerja pada perusahaan milik Belanda, pada 2 Desember 1957.

Hal tersebut hanya permulaan, setelah itu berlanjut upaya penyitaan aset serta modal milik berbagai perusahaan  Belanda. Tadinya penyitaan tersebut hanya spontan dilakukan, namun kemudian pemerintah mengatur hal tersebut dalam  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Berikut diantaranya perusahaan milik Belanda  yang disita  pemerintah Indonesia.

1. Nederlandsche Handel Maatschappij, kemudian berubah nama  menjadi  Bank Dagang Negara
2. Perkapalan (KPM )
3. Perusahaan Listrik  Philips
4. Perusahaan perkebunan .

Demi mendukung gerakkan pembebasan Irian Barat serta mengobarkan semangat nasionalisme juga menguatkan persatuan  rakyat Indonesia, maka dibentuklah  Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada  10  Februari 1958.

 Militer

Setelah beberapa upaya sebelumnya mengalami kegagalan, akhirnya dengan semangat untuk memperjuangkan  pembebasan Irian Barat pemerintah pun mencari upaya lain. Upaya tersebut ialah perjuangan dengan senjata. berikut diantaranya.

• Operasi Trikora

Belanda yang menyatakan jikwilayah Irian Barat  termasuk kedalam wilayah Belanda dan  menjadi bagian  dari Nederlands. Dan Belanda, menyebut Irian Barat  dengan  Nederlands – Nieuw Guinea.  Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dan kemudian memutuskan secara sepihak hubungan diplomatik dengan pihak Belanda pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya digunakan cara-cara militer untuk melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Pemerintah Indonesia mendapatkan suplai senjata dengan membeli dari negara Uni sovie.

Dan juga dukungan politik dari beberapa negara misalnya, India, Pakistan, Australia, elandia baru, Thailand, Inggris jerman barat dan juga Perancis. Belanda pun juga mengantisipasi serangan dari Indonesia, sekitar April 1961 dibentuk  Dewan Papua oleh Belanda yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan penentuan nasib rakyat Irian Barat sendiri. Dengan melakukan  beberapa langkah  berikut :

1. Menjadikan papua negara boneka, yang memiliki bendera serta lagu kebangsaan sendiri.
2. Mendatangkan kapal induk  Karel Doorman yang merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian.
3. Menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Karena hal tersebut konflik bersenjata menjadi sangat sulit untuk di elakkan lagi. Menanggapi hal tersebut, pada 19 desember 1961 di adakan rapat umum di Yogyakarta. Dalam Rapat tersebut presiden Soekarno pun merencanakan sebuah Tri Komando Rakyat atau sering disingkat Trikora. Berikut diantaranya isi Trikora.

1. Gagalkan upaya pembentukan negara Papua
2. Mengibarkan Bender pusaka Merah putih di tanah Irian Barat
3. Bersiap untuk mobilisasi umum demi pertahanan kemerdekaan  dan kesatuan Tanah Air.

• Operasi Komando Mandala

Menindak lanjuti iri dari rancangan operasi Trikora tersebut, Presiden  Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI, kemudian membentuk sebuah komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada saat itu presiden Soekarno menunjuk Mayor Jendral Suharto menjadi kepala komando Mandala yang resmi dibentuk pada 1 Januari 1962. Komando  Mandala bermarkas di makassar dan memiliki tugas untuk melaksanakan Trikora  demi membebaskan Irian Barat. Berikut langkah-langkan yang diambil diantaranya:

1. Merencanakan operasi militer,
2. Mempersiapkan opersi militer,
3. melaksanakan operasi militer,
4. Mengobservasi situasidan juga kondisi militer di wilayah  Irian Barat.

Pada Maret hingga Agustus 1962, persiapan dimulai  dengan melakukan pendaratan pasukan yang  terdiri dari  anggota ABRI juga sukarelawan dari laut dan udara. Hal tersebut merupkan bagian dari persiapan pelaksanakan operasi militer diwilayah Irian Barat, Komando Mandala  telah melakukan  tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat.

1. Operasi  Banteng di Kaimana dan Fak-fak
2. Operasi Serigala di Teminabuan dan juga di Sorong
3. Operasi  Naga di Merauke
4. Operasi Jatayu di Sorong, Merauke dan juga Kaimana

Dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut Aru pada 15 januari 1962 Yang dilakukan olah pihak Beland. Saat kapal perang  milik Angkatan Laut Republik Indonesia berjenis motor terpedo boat (MTB) Macan Tutul sedang berpatroli diwilyah laut aru diserang secara terus menerus dan menyebabkan kapal tersebut tebakar dan gugurlah Komodor  Yos Sudarso  dan Kapten  Laut Wiratno. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan hingga pasukan  Indonesia berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Irian Barat.

Artikel  terkait:

• Konferensi Asia Afrika
• Sejarah Konferensi Meja Bundar
• Perundingan Hooge Valuwe
• Perjanjian Linggarjati

Upaya Penyelesaian Konflik

Mendapat serangan dari pihak Indonesia Belanda mulai kewalahan dan merasa sedikit khawatir. Hal tersebut tak luput dari pengamatan dunia internasional. Dan lantas seger beraksi dengan menesak diadakannya perundingan damai. Yang kemudian disetujui oleh pihak Belanda. Kemudian Dewan PBB mengutus Ellsworth Bunker,  diplomat asal Amerika Serikat untuk menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Berikut beberapa pokok isi keseppakatan tersebut.

1. Irian Barat  akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui  Dewan PBB, Yang akan mendirikan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)  sebagai Pemerintahan Sementara  PBB di Irian Barat
2. Memberi kebebasan untuk rakyat Irian Barat dalam menentukan pendapat  mengenai kedudukan Irian Barat.

Pokok usulan tersebut yang kemudian dikenal dengan Rencana Bunker. Berdasarkan  Rencana tersebut, pada 15 Agustus 1962, dicapainya sebuah kesepakatan di  antara  pemerintah Indonesia dan Belanda yang diadakan di kota New York yang disepakati oleh yang dilakukan antara Meteri Luar Negeri Indonesia Subandrio dan Menteri Luar negeri Belanda Van Roijen.. Dengan begitu perjanjian ini terkenal dengan sebutan Perjanjian New York.
Berikut pokok dari Perjanjian  New York  diantaranya.

1. Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat pada 1 Oktober  1962 yang kemudian bendara milik Belanda diturunkan dan diganti bendera PBB.
2. Tentara Indonesia  yang masih berada di Irian Barat  tetap berada di Irian Barat  dan berada di bawah  pengawasan UNTEA
3. Pasukan militer Belanda harus segera ditarik dan dipulangkan kembali ke Belanda
4. Bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun dikibarkan di tanah Irian Barat berada disebelah  bendera  PBB sejak 31 desember 1962
5. Pemerintahan Irian Barat yang berada dibawah pengawasan UNTEA kan diserahkan pada pemerintah Indonesia Paling lambat 1 Mei  1963.

Hasil Perjuangan Pembebasan

Sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York, pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak diantara kedua  pihak. Dan dimulainya gencatan senjata, maka dengan begitu, Operasi Jayawijaya tidak jadi dilaksanakan. Pada 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTEA (PBB), sebagai bagian dari pemenuhan isi Perjanjian New York. Dan kemudian Pada 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan  pemerintahan Irian Barat pada Indonesia.

Hal tersebut di lakukan dengan sebuah syarat,  yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan PERPERA (Penentuan Pendapat  Rakyat). Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. PERPERA sesuai amanat dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya, dan hasil  dari PERPERA ialah bahwa rakyat Irian  Barat ingin  tetap bergabung  menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya.

Materi Kelas XI: Sejarah Pergerakan Nasional : Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945

Abad XX adalah abad nasionalisme, artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa.Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka sudah mengawali abad ini dan bahkan kesadaran ini di ikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menginginkan terciptanya nasional sendiri yang merdeka.Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung abad XX, jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal.Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme manapun di penjuru dunia ini.Nasionalisme Indonesia murni merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, sudah selayaknya kalau dominasi sosio-politik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melaui organisasi yang diatur secara modern memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri.
Kebangkitan Nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah, karena itu dengan lahirnya Budi Utomo pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan, mengapa organisasi itu lahir, padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang,Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini karena penderiataan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai.Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan untuk menentangnya.

Materi Kelas XI: Sejarah Pergerakan Nasional : Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945

Abad XX adalah abad nasionalisme, artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa.Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka sudah mengawali abad ini dan bahkan kesadaran ini di ikuti oleh bangsa-bangsa lain yang menginginkan terciptanya nasional sendiri yang merdeka.Yang terakhir ini ternyata baru berlangsung abad XX, jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain terjadi secara universal.Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme manapun di penjuru dunia ini.Nasionalisme Indonesia murni merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, sudah selayaknya kalau dominasi sosio-politik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melaui organisasi yang diatur secara modern memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri.
Kebangkitan Nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah, karena itu dengan lahirnya Budi Utomo pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan, mengapa organisasi itu lahir, padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang,Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini karena penderiataan sosial yang bersarang dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai.Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Perbedaan itu menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut perkiraannya hal itu tidak akan menciptakan gerakan untuk menentangnya.

Materi kelas XII tentang Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi:

(1) masalah-masalah sandang dan pangan,

(2) keamanan dalam negeri, dan

(3) pengembalian Irian Barat.

Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti penetapan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hmm, kok bisa? Waktu itu masih bisa, karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di Pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kalau sekarang tentu nggak bisa yaa.

Selain itu, keberadaan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya, badan seperti MPRS dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Langsung).

Kehidupan Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja, bisa kamu cek di infografis di bawah ini ya, Squad!

Baca juga: 5 Bentuk Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Politik Luar Negeri

Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.

Materi kelas XII tentang Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi:

(1) masalah-masalah sandang dan pangan,

(2) keamanan dalam negeri, dan

(3) pengembalian Irian Barat.

Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti penetapan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hmm, kok bisa? Waktu itu masih bisa, karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di Pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kalau sekarang tentu nggak bisa yaa.

Selain itu, keberadaan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya, badan seperti MPRS dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Langsung).

Kehidupan Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja, bisa kamu cek di infografis di bawah ini ya, Squad!

Baca juga: 5 Bentuk Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Politik Luar Negeri

Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.

Materi kelas XII tentang Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi:

(1) masalah-masalah sandang dan pangan,

(2) keamanan dalam negeri, dan

(3) pengembalian Irian Barat.

Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti penetapan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hmm, kok bisa? Waktu itu masih bisa, karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di Pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kalau sekarang tentu nggak bisa yaa.

Selain itu, keberadaan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya, badan seperti MPRS dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Langsung).

Kehidupan Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja, bisa kamu cek di infografis di bawah ini ya, Squad!

Baca juga: 5 Bentuk Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Politik Luar Negeri

Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.