Materi Kelas XII: berakhirnya ORDE BARU

Latar belakang utama rubuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter di kawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan terakhir Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.[1] Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela dan timbulnya gerakan anti KKN, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Selain itu diperburuk dengan keadaan kondisi kesehatan Soeharto yang membuat lemahnya kinerjanya.[2]Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mengatur ulang Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha/ konglomerat). Klimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa).

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan timbulnya Reformasi.

1. Krisis Politik

Sistem politik yang timpang dan rentan yang dikembangkan selama tiga puluh tahun lebih berkuasa menjadikan salah satu faktor penyebab jatuhnya rezim Soeharto. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum.
2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/ MPR.
3. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
4. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
5. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.

Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual. Kemudian terjadinya demonstrasi besar-besaran yang diarahkan mahasiswa menuju ke Gedung DPR/MPR sebagai simbol dari wakil rakyat. Demonstrasi ini mengakibatkan pimpinan DPR dipaksa mengambil sikap tegas terhadap tuntutan para demonstran. Pada 20 Mei 1998, pimpinan DPR atas kesepakatan dialog dengandelegasi masyarakat yang memadati areal tersebut mengeluarkan ancaman bahwa akan segera mengadakan SI (Sidang Istimewa) MPR jika Soeharto tidak secepatnya mengundurkan diri. Sehingga melalui ancaman tersebut, Hermoko, Ketua MPR, sekaligus mengumumkan pula dead line bahwa kalau sampai batas waktu hati jumat 22 Mei 1998 presiden tidak menyatakan pengunduran dirinya, maka pimpinan DPR/MPR akan meelakukan rapat dengan seluruh fraksi yang dijadwalkan hari Senin, 25 Mei 1998, untuk membahas ageenda pelaksanaan SI MPR, demikian pula DPR juga mengeluarkan peringatan di hari yang sama. Sehingga pada 21 Mei 1998 di Istana Negara, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden.[3]

2. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

3. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Dari sekian negara di Asia yang mengalami krisis ekonomi, Indonesia adalah negara yang paling parah tertimpa krisis tersebut, yaitu berawal dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sangat tajam. Berawal pada bulan Oktober 1997 dengan mulai tergoncangnya nilai mata uang Asia Tenggara. Goncangan ini memaksa Indonesia meminta bantuan IMF. Pada bulan ini juga, Bursa Saham Asia kembali goncang, bunga bank naik sebesar 300%. IMF mengumumkan paket bantuan darurat untuk Indonesia senilai US$ 40. Bulan Januari 1998 rupiah semakin merosot tajam sampai 10.000 per dollar AS.[4]

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.

Selama riwayat panjang rezim Orde Baru, Soeharto memusatkan pusat perhatian pemerintahannya pada sistem ekonomi, bahwa sebuah rezim yang stabil harus dibangun diatas sebuah ekonomi yang stabil dan tumbuh berkembang. Hal ini terbalik dengan sistem Orde Lama yang pusatnya pada pembangunan negara bangsa, dan mempercayai bahwa ketika sistem politik sukses makan demikian pula pada sistem ekonominya. Lain dari pada hal tersebut, penanaman sistem ekonomi oleh Soeharto, membentuk satu masalah kunci yang berakibat fatal bagi kepemimpinannya dan bagi nasib bangsa, yaitu soeharto tidak bisa mengatasi pembiayaan pengeluaran pemerintah; teciptanya inflasi.[5]

Inflasi ini mengakibatkan krisis moneter yang tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun anggaran 1998/1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, Bantuan kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.[6]

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah hutang luar negeri. Hutang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, hutang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan hutang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan hutang swasta. Hutang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, hutang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari hutang-hutang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

4. Krisis Kepercayaan

Dengan terjadinya krisis hukum, politik dan terutama krisis ekonomi, hal ini membawa dampak kredibilitas pemerintah menjadi rendah dan rakyat mulai hilang kepercayaannya. Ketidakpercayaan masyarakat telah menjadi intitusional disease yang tercermin dari serangkaian fenomena yang telah melembaga, seperti maraknya praktek-praktek korupsi dan kolusi pejabat pemerintah dan pengusaha serta ketidak pastian hukum. R. Wiliam Liddle memandang krisis moneter di Indonesia telah berpengaruh buruk terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah membawa pemerintahan Orde Baru kehilangan legitimasinya.[7] Memburuknya situasi ini membangkitkan reaksi keras dari masyarakat, terutama para intelektual yang tergabung dalam gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan pelajar. Berbagai aksi demonstrasi mahasiswa didukung oleh elemen-elemen masyarakat seperti para tokoh masayarakat, buruh, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain-lain, yang digelar diberbagai pelosok tanah air.[8] Mereka mengklaim bahwa semua permasalahan yang saat itu terjadi adalah akibat kesalahan manajemen Presiden Soeharto, sehingga mereka menuntut keras agar Presiden Soeharto mundur dari kekuasaanya.[9]

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.

Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Seperti yang telah dibaha sebelumnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie telah memunculkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat.[10] Akhirnya semenjak itu kemudian Orde Baru berakhir digantikan Orde Reformasi.

Daftar Pustaka

Malik Haramain dan M. F Nurhuda, 1999, Mengawal Transisi: Refleksi Atas Pemantauan Pemilu ’99 (JAMPPI-UNDP).

Adi Suryadi Culla, 1999, Patah Tumbuh, Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998 (Jakarta: Rajawali Press).

Arif Yulianto, 2002, Hubugan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Asvi Warman Adam, 2009, Penelusuran Sejarah Indonesia (Yogyakarta: penerbit Ombak).

Ikrar Nusa Bakti, et. al., 2001, Militer dan Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli? (Bandung: Penerbit Mizan).

Jan Luiten Van Zanden Daan Marks, 2012, Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).

[1]Arif Yulianto, 2002, Hubugan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 341.

[2]Asvi Warman Adam, 2009, Penelusuran Sejarah Indonesia (Yogyakarta: penerbit Ombak), hlm. 113.

[3]Yuliato, Op. cit, hlm. 342.

Materi Kelas XII; Berakhirnya masa Orde Baru

Latar belakang utama rubuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter di kawasan Asia yang menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan terakhir Indonesia pada tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.[1] Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela dan timbulnya gerakan anti KKN, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Selain itu diperburuk dengan keadaan kondisi kesehatan Soeharto yang membuat lemahnya kinerjanya.[2]Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mengatur ulang Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha/ konglomerat). Klimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa).

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan timbulnya Reformasi.

1. Krisis Politik

Sistem politik yang timpang dan rentan yang dikembangkan selama tiga puluh tahun lebih berkuasa menjadikan salah satu faktor penyebab jatuhnya rezim Soeharto. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum.
2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/ MPR.
3. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
4. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
5. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.

Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang datang dari para mahasiswa dan kalangan intelektual. Kemudian terjadinya demonstrasi besar-besaran yang diarahkan mahasiswa menuju ke Gedung DPR/MPR sebagai simbol dari wakil rakyat. Demonstrasi ini mengakibatkan pimpinan DPR dipaksa mengambil sikap tegas terhadap tuntutan para demonstran. Pada 20 Mei 1998, pimpinan DPR atas kesepakatan dialog dengandelegasi masyarakat yang memadati areal tersebut mengeluarkan ancaman bahwa akan segera mengadakan SI (Sidang Istimewa) MPR jika Soeharto tidak secepatnya mengundurkan diri. Sehingga melalui ancaman tersebut, Hermoko, Ketua MPR, sekaligus mengumumkan pula dead line bahwa kalau sampai batas waktu hati jumat 22 Mei 1998 presiden tidak menyatakan pengunduran dirinya, maka pimpinan DPR/MPR akan meelakukan rapat dengan seluruh fraksi yang dijadwalkan hari Senin, 25 Mei 1998, untuk membahas ageenda pelaksanaan SI MPR, demikian pula DPR juga mengeluarkan peringatan di hari yang sama. Sehingga pada 21 Mei 1998 di Istana Negara, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden.[3]

2. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

3. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Dari sekian negara di Asia yang mengalami krisis ekonomi, Indonesia adalah negara yang paling parah tertimpa krisis tersebut, yaitu berawal dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang sangat tajam. Berawal pada bulan Oktober 1997 dengan mulai tergoncangnya nilai mata uang Asia Tenggara. Goncangan ini memaksa Indonesia meminta bantuan IMF. Pada bulan ini juga, Bursa Saham Asia kembali goncang, bunga bank naik sebesar 300%. IMF mengumumkan paket bantuan darurat untuk Indonesia senilai US$ 40. Bulan Januari 1998 rupiah semakin merosot tajam sampai 10.000 per dollar AS.[4]

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.

Selama riwayat panjang rezim Orde Baru, Soeharto memusatkan pusat perhatian pemerintahannya pada sistem ekonomi, bahwa sebuah rezim yang stabil harus dibangun diatas sebuah ekonomi yang stabil dan tumbuh berkembang. Hal ini terbalik dengan sistem Orde Lama yang pusatnya pada pembangunan negara bangsa, dan mempercayai bahwa ketika sistem politik sukses makan demikian pula pada sistem ekonominya. Lain dari pada hal tersebut, penanaman sistem ekonomi oleh Soeharto, membentuk satu masalah kunci yang berakibat fatal bagi kepemimpinannya dan bagi nasib bangsa, yaitu soeharto tidak bisa mengatasi pembiayaan pengeluaran pemerintah; teciptanya inflasi.[5]

Inflasi ini mengakibatkan krisis moneter yang tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Memasuki tahun anggaran 1998/1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, Bantuan kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.[6]

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah hutang luar negeri. Hutang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, hutang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan hutang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan hutang swasta. Hutang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, hutang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari hutang-hutang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

4. Krisis Kepercayaan

Dengan terjadinya krisis hukum, politik dan terutama krisis ekonomi, hal ini membawa dampak kredibilitas pemerintah menjadi rendah dan rakyat mulai hilang kepercayaannya. Ketidakpercayaan masyarakat telah menjadi intitusional disease yang tercermin dari serangkaian fenomena yang telah melembaga, seperti maraknya praktek-praktek korupsi dan kolusi pejabat pemerintah dan pengusaha serta ketidak pastian hukum. R. Wiliam Liddle memandang krisis moneter di Indonesia telah berpengaruh buruk terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah membawa pemerintahan Orde Baru kehilangan legitimasinya.[7] Memburuknya situasi ini membangkitkan reaksi keras dari masyarakat, terutama para intelektual yang tergabung dalam gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan pelajar. Berbagai aksi demonstrasi mahasiswa didukung oleh elemen-elemen masyarakat seperti para tokoh masayarakat, buruh, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain-lain, yang digelar diberbagai pelosok tanah air.[8] Mereka mengklaim bahwa semua permasalahan yang saat itu terjadi adalah akibat kesalahan manajemen Presiden Soeharto, sehingga mereka menuntut keras agar Presiden Soeharto mundur dari kekuasaanya.[9]

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.

Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Seperti yang telah dibaha sebelumnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan Soeharto ke B.J. Habibie telah memunculkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat.[10] Akhirnya semenjak itu kemudian Orde Baru berakhir digantikan Orde Reformasi.

Daftar Pustaka

Malik Haramain dan M. F Nurhuda, 1999, Mengawal Transisi: Refleksi Atas Pemantauan Pemilu ’99 (JAMPPI-UNDP).

Adi Suryadi Culla, 1999, Patah Tumbuh, Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998 (Jakarta: Rajawali Press).

Arif Yulianto, 2002, Hubugan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Asvi Warman Adam, 2009, Penelusuran Sejarah Indonesia (Yogyakarta: penerbit Ombak).

Ikrar Nusa Bakti, et. al., 2001, Militer dan Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli? (Bandung: Penerbit Mizan).

Jan Luiten Van Zanden Daan Marks, 2012, Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).

[1]Arif Yulianto, 2002, Hubugan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 341.

[2]Asvi Warman Adam, 2009, Penelusuran Sejarah Indonesia (Yogyakarta: penerbit Ombak), hlm. 113.

[3]Yuliato, Op. cit, hlm. 342.

Materi Kelas XI: Organisasi masa Pergerakan Nasional

organisasi modern. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisai modern pertama Indonesia, yakni Budi Utomo. Hari itulah yang kemudian dijadikan sebagai tonggak kebangkitan nasional. Organisasi-Organisasi yang muncul dapat dikatagorikan sebagai berikut:

1. Masa pembentukan (1908 – 1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij.
2. Masa radikal/nonkooperasi (1920 – 1930), berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
3. Masa moderat/kooperasi (1930 – 1942), berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan Gapi.

Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Berikut ini organisasi-organisa pada masa pergerakan nasional Indonesia

Budi Utomo (BU)

Organisasi ini dipelopori oleh  mahasiswa STOVIA (School tot Opleideing van Inlandsche Aartsen) terdapat di Jakarta. Pada saat itu Dr. Wahidin Sudirohusodo sedang menggalang dana untuk beasiswa mahasiswa STOVIA. Dari berbagai pidato yang dilakukan oleh Dr Wahidin Sudirohusodo, kemudian muncul keinginan untuk membuat sebuah organisasi modern. Pada tanggal 20 Mei 1908 sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo adalah dr Sutomo, dan tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Ario Tirtokusumo.

Budi Utomo muncul dua aliran berikut.

1. Pihak kanan, berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja.
2. Pihak kiri, yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memerhatikan nasib rakyat yang menderita.

Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya gerak Budi Utomo semakin lamban. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo.

1. Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priyayi daripada penduduk umumnya.
2. Lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia.
3. Menonjolnya kaum priyayi yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik.

Pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). Sejak itu BU terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. (lebih lengkap baca DISINI)

Sarekat Islam (SI)

Pada mulanya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa yang saat itu sedang bersaing dengan para pedagang barik Cina. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam). Organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam.

Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah:

1. perlawanan terhadap para pedagang perantara (penyalur) oleh orang Cina,
2. isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya
3. membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putera.

Pada tanggal 29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Idenburg untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Jawaban dari Idenburg pada tanggal 29 Maret 1913, yaitu SI di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto tidak diberi badan hukum. Ironisnya yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda justru cabang-cabang SI yang ada di daerah. Ini suatu taktik pemerintah colonial Belanda dalam memecah belah persatuan SI. Bayangan perpecahan muncul dari pandangan yang berbeda antara H.O.S Cokroaminoto dengan Semaun mengenai kapitalisme.

Menurut Semaun yang memiliki pandangan sosialis, bergandeng dengan kapitalis adalah haram. Dalam kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain terutama yang beraliran komunis. Akhirnya SI pecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI Merah.

1. SI Putih, yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam. Dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto yang berpusat di Yogyakarta.
2. SI Merah, yang berhaluan sosialisme kiri (komunis). Dipimpin oleh Semaun, yang berpusat di Semarang. Dalam kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI Sosialis/Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI). (lebih lengkap baca DISINI)

Indische Partij (IP)

Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia.  menunjukkan para pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai E.F.E. Douwes Dekker (Danudirjo Setiabudi), Ki Hajar Dewantara (R.M. Suwardi Suryaningrat), dan dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indische Partij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Pada tahun 1913 terdapat persiapan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Perancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indische Partij menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian De Expres, dengan judul Als Ik een Nederlander was (Seandainya aku orang Belanda). Suwardi mengecam Belanda, bagaimana mungkin bangsa terjajah (Indonesia) disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indische Partij. Akhirnya Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. (lebih lengkap baca DISINI)

Perhimpunan Indonesia

Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereeniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sutan Kasayangan Soripada dan RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R. Pandji Sosrokartono, Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro (Wediodiningrat), dan Brentel. Tujuan dibentuknya Indische Vereeniging adalah  Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Kedatangan tokoh-tokoh Indische Partij seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, sangat mempengaruhi perkembangan Indische Vereeniging. Indische Vereeninging pada tahun 1924 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) Masuk konsep “Hindia Bebas” dari Belanda, dalam pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Perasaan anti-kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah (The Right of Self Determination).

Akibat sepak terjang PI dinggap berbahaya oleh Belanda. Belanda kemudian menangkap para pimpinan PI antara lain Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul Madjid Djojodiningrat, dan Ali Sastroamijoyo. Keempat tokoh tersebut disidangkan di Den Haaf (1928), kemudian dibebaskan karena tidak terbukti. (lebih lengkap baca DISINI)

Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Sneevliet. Ia bersama teman-temannya seperti Brandsteder, H.W Dekker, dan P. Bergsma, mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang pada tanggal 4 Mei 1914. Tokoh-tokoh Indonesia yang bergabung dalam ISDV antara lain Darsono, Semaun, Alimin, dan lain-lain.

PKI terus berupaya mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah melakukan infiltrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari 1923 Darsono kembali dari Moskow. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin dan Musso, maka peranan politik PKI semakin luas.

Pada tanggal 13 November 1926, Partai Komunis Indonesia mengadakan pemberontakan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemberontakan ini sangat sia-sia karena massa sama sekali tidak siap di samping organisasinya masih kacau. PKI telah mengorbankan ribuan orang yang termakan hasutan untuk ikut serta dalam pemberontakan. Dampak buruk lainnya yang menimpa para pejuang pergerakan di tanah air adalah berupa pengekangan dan penindasan yang luar biasa dari pemerintah Belanda sehingga sama sekali tidak punya ruang gerak. Walaupun PKI dinyatakan sebagai partai terlarang tetapi secara ilegal mereka masih melakukan kegiatan politiknya. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk tetap memperjuangkan aksi revolusioner di Indonesia. (lebih lengkap baca DISINI)

Taman Siswa

Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pancadarma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan atau kerakyatan, dan dasar kemanusiaan. Dalam pendidikan, Taman Siswa hendak mewujudkan sistem “among” untuk mengadakan pola belajar asah, asih, asuh. Diterapkan pola kepemimpinan “ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” yang artinya seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh, memberi motivasi, dan mendorong untuk maju.

Partai Nasional Indonesia (PNI)

Berdirinya partai-partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari studie club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemeene Studie Club. Lahirnya PNI juga dilatarbelakangi oleh situasi sosio politik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangatuntuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Rapat pendirian partai ini dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokrodisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena didorong oleh faktor-faktor berikut.

1. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakkan massa.
2. PKI sebagai partai massa telah dilarang.
3. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir. Soekarno (Bung Karno).

Untuk mengobarkan semangat perjuangan nasional, Bung Karno mengeluarkan Trilogi sebagai pegangan perjuangan PNI. Trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan tiga asas yaitu self help (berjuang dengan usaha sendiri) dan nonmendiancy, sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan nonkooperasi. Dasar perjuangannya adalah marhaenisme.

Pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda menangkap Soekarno dan kawan kawan dengan tuduhan akan memberontak. Dalam persidangan di Bandung, Soekarno menyampaikan pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Meskipun demikian Belanda tetap memberikan hukuman kepada Soekarno. (lebih lengkap baca DISINI)

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

PPPKI dibentuk di Bandung pada tanggal 17 – 18 Desember 1927. Beranggotakan organisasi-organisasi seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Budi Utomo (BU), PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kaum Studi Indonesia. Tujuan dibentuknya PPPKI yaitu:

1. menghindari segala perselisihan di antara anggota-anggotanya;
2. menyatukan organisasi, arah, serta cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia
3. mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia.

Pembentukan organisasi PPPKI sebagai ide persatuan sejak awal mengandung benih-benih kelemahan dan keretakan. Berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keretakan tersebut.

1. Masing-masing anggota lebih mementingkan loyalitas pada masing-masing kelompoknya.
2. Kurangnya kontrol pusat terhadap aktivitas lokal.
3. Perbedaan gaya perjuangan di antara organisasi-organisasi anggota PPKI tersebut.

Penggabungan berbagai organisasi ini telah membukakan jalan bagi para pemuda Indonesia untuk melaksanakan Kongres Pemuda I dan II.

Partai Indonesia (Partindo)

Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan nonkooperasi.

Partindo semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932, setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.

Partai Indonesia Raya (Parindra)

Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan di kota Solo oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada asas kooperasi maupun nonkooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang terkenal dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni Thamrin.

Parindra berjuang agar wakil-wakil volksraad semakin bertambah sehingga suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam volksraad cukup berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah inlandeer menjadi Indonesier.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia Merdeka. Gerindo juga menganut asas incidental yang sama dengan Parindra. Tujuan Gerindo antara lain:

1. mencapai Indonesia Merdeka,
2. memperkokoh ekonomi Indonesia,
3. mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan
4. memberi bantuan bagi kaum pengangguran.

Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh. Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia Berparlemen. Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih. Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H.Visman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mem-pelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan.

Namun, setelah melakukan penelitian, Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. (lengkapnya baca DISINI)

Organisasi Keagamaan

Gerakan Muhamadiyah didirikan oleh H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia. Muhammadiyah bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial budaya yang menjurus kepada tercapainya kebahagiaan lahir & batin. Tujuan pokoknya ialah: menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Gerakan Islam modern juga dilakukan oleh keturunan Arab. Kelompok  sayid  yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad tetap mengelola Jamiat Khair, sedangkan kelompok yang bukan keturunan sayid mendirikan perkumpulan Al-Irsyad pada 1914 dengan bantuan Syekh Ahmad Surkati (asal Sudan) yang semula mengajar di Jamiatul Khair. Organisasi itu menekankan persamaan umat manusia.

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama) adalah organisasi sosial keagamaan atau Jamiyyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para ulama, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Abdullah Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Mas Alwi, dan K.H. Ridwan. Mereka pemegang teguh pada salah satu dari empat mahzab, berhaluan Ahlussunnah waljama’ah. Tujuannya tidak saja mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, tetapi juga memperhatikan masalah sosial, ekonomi, dan sebagainya dalam rangka pengabdian kepada umat manusia.

Majelis ini disebut juga Majelis UI Islamil A’la Indonesia atau Majelis Islam Luhur. MIAI didirikan di Surabaya pada September 1937 atas prakarsa tokoh-tokoh Muhammadiyah, PSII, PII, Al-Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al-Washiliyah, Al-Islam, Warmusi (Wartawan Muslim Indonesia). Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut: Ketua: K.H.A. Wahid Hasyim (NU), Wakil Ketua I: K.H. Mas Mansyur  (Muhammadiyah), Wakil Ketua II: Wondoawiseno (PSII), Bendahara:  Sukirman, Sekretaris: Satrodiwiryo (Persis). Mulanya MIAI tidak berpolitik, tetapi kemudian mengikuti kegiatan dalam aksi-aksi politik menetang penjajah bersama GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia. Kegiatan MIAI yang utama adalah melaksanakan kongres-kongres partai dan organisasi Islam Indonesia.

Di kalangan kaum Nasrani juga lahir organisasi, yakni PPKJ (Perkumpulan Politik Katolik Jawi), didirikan pada 22 Februari 1925 di Yogyakarta. PPKJ bertujuan turut berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan Indonesia, didasarkan atas ajaran Katolik. Organisasi ini bersifat kooperatif. Tokoh organisasi ini adalah I.J.Kasimo, seorang pegawai gubernemen. Pada Maret 1930 diadakan kongres pertama. Keputusannya antara lain menuntut penghapusan poenale santice dari aturan kuli kontrak.

Organisasi Pemuda

Perkumpulan pemuda yang pertama berdiri adalah Tri Koro Dharmo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk Budi Utomo. Diprakarsai oleh dr. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi. Mereka mufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari siswa sekolah menengah di Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (sakti, budhi, bakti). Adapun tujuan Trikoro Dharmo adalah mencapai jaya raya dengan jalan memperkukuh persatuan antarpemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Untuk mencapai tujuan, usaha-usaha yang dilakukan Trikoro Dharmo adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya; memupuk tali persaudaraan antarmurid bumiputra sekolah menengah, sekolah guru, dan sekolah kejuruan; membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa budaya Indonesia, khususnya Jawa. Pada tahun 1918, nama Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java.

Organisasi kepemudaan lainnya yang bersifat kedaerahan banyak bermunculan seperti Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, Timorees Ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia), Pemuda Indonesia, Jong Islamienten Bond, kepanduan, dan sebagainya.

Sumpah pemuda, tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang didirikan pada tahun 1926. PPPI mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamienten Bond dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya yaitu persatuan Indonesia. Para pemuda ini menginginkan suatu upaya penyatuan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan.

Organisasi Wanita

Pelopor gerakan wanita adalah R.A. Kartini, putri Bupati Jepara Ario Sosrodiningrat. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Cita-cita beliau adalah memperbaiki derajat kaum wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan tujuannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat surat dengan wanita Barat dan juga Nusantara. Surat-surat Kartini inilah oleh Mr. Abendanon dijadikan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Kemudian muncul berbagai organisasi pergerakan wanita

1. Putri Mardiko (1912) berdiri di Jakarta, tujuannya memberikan bantuan bimbingan dan penerangan pada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran, tokohnya adalah R.A. Sabaruddin, R.A. Sutinah, Joyo, dan R.R. Rukmini.
2. Kartini Fonds (dana Kartini) yang didirikan Ny. T. Ch. Van Deventer (1912) dengan tujuan mendirikan sekolah bagi kaum wanita, misalnya Maju Kemuliaan di Bandung, Pawiyatan Wanito di Magelang, Wanito Susilo di Pemalang, Wanito Hadi di Jepara, Budi Wanito di Solo, dan Wanito Rukun Santoso di Malang.
3. Keutamaan Istri berdiri berdiri sejak tahun 1904 di Bandung, yang didirikan oleh R. Dewi Sartika. Pada tahun 1910 didirikan Sekolah Keutamaan Istri, dengan tujuan mengajar anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, punya keterampilan kerumahtanggaan agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kegiatan ini kemudian mulai diikuti oleh kaum wanita di kota-kota lainnya, yaitu Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang
4. Aisyiah didirikan pada 22 April 1917 dan merupakan bagian dari Muhammadiyah. Pendirinya adalah H. Siti Walidah Ahmad Dahlan. Kegiatan utamanya adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum wanita, memelihara anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan lewat kegiatan organisasi agar kaum wanita dapat mengambil peranan aktif dalam pergerakan nasional.
5. Kerajinan Amal Setia berdiri di Gadang Sumatra Barat tanggal 11 Februari 1914 dengan ketua Rohana Kudus. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan pendidikan wanita seperti cara mengatur rumah tangga, kerajinan tangan, dan cara pemasarannya.
6. Sarikat Kaum Ibu Sumatra di Bukittinggi.
7. Perkumpulan Ina Tani di Ambon.
8. Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya (PIKAT) didirikan pada bulan Juli 1917 oleh Maria Walanda Maramis di Menado, Sulawesi Utara. Tujuannya: memajukan pendidikan kaum wanita dengan cara mendirikan sekolah-sekolah rumah tangga (1918) sebagai calon pendidik anak-anak perempuan yang telah tamat Sekolah Rakyat. Di dalamnya diajari cara-cara mengatur rumah tangga yang baik, keterampilan, dan menanamkan rasa kebangsaan

Organisasi Kewanitaan lain yang berdiri cukup banyak, antara lain: Pawiyatan Wanita di Magelang (1915), Wanita Susila di Pemalang (1918), Wanita Rukun Santoso di Malang, Budi Wanita di Solo, Putri Budi Sejati di Surabaya (1919), Wanita Mulya di Yogyakarta (1920), Wanita Katolik di Yogyakarta (1921), PMDS Putri (1923), Wanita Taman Siswa (1922), dan Putri Indonesia (1927. Penyebarluasan pengetahuan tentang kewanitaan dilakukan dengan menerbitkan surat kabar Putri Hindia di Bandung, Wanita Swara di Brebes, Soenting Melajoe” di Bukittinggi, Putri Mardiko di Jakarta, Estri Oetomo di Semarang, Soewara Perempuan di Padang, dan Perempuan Bergerak di Medan.