Materi kelas XII Sistem Politik demokrasi Liberal di Indonesia 1950-1955

.Sejarah Munculnya Demokrasi Liberal

Seperti yang kita ketahui dalam perkembangan sejarah Indonesia bahwa negara Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sistem demokrasi. Diharapkan hal ini bisa mewujudkan demokrasi berbau indonesia meski konsep dasar mengadopsi teori demokrasi luar. Berikut ini adalah salah satu analisis dialektik-historis pada penerapan demokrasi di Indonesia.

 Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai.

Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demoktasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan kedaan ketatanegaraan Indonesia.

2.2.Pelaksanaan Pemerintahan Demokrasi Liberal

1.      Bidang Politik

Tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berjayanya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

a.      Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX,Mr.Asaat,Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

1.         Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

2.         Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.         Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4.         Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5.         Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

b.      Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951).Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro ( PNI ) dan Soekiman Wijosandjojo ( Masyumi ) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman ( Masyumi )- Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:

a.       Menjamin keamanan dan ketentraman

b.      Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

c.       Mempercepat persiapan pemilihan umum.

d.      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

e.       Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum,dan penyelesaian pertikaian buruh.

c.       Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI ) dan Prawoto Mangkusasmito ( M asyumi ) menjadi formatur, namun gagal.Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

a.          Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

b.         Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

d.      Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli 1953. Kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:

a.       Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

b.      Pembebasan Irian Barat secepatnya.

c.       Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

d.      Penyelesaian Pertikaian politik.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu; Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan memiliki pengaruh dan arti penting dagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa – bangsa Asia – Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :

1.      Berkurangnya ketegangan dunia.

2.      Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik rasdiskriminasi di negaranya.

3.      Belanda mulai repot menghadapi blok afro- asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat.

e.      Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

a.       Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

b.      Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

c.       Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

d.      Perjuangan pengembalian Irian Barat

e.       Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

f.        Kabinet Ali Sastroamijoyo Ii (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandate untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

a.       Perjuangan pengembalian Irian Barat

b.      Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

c.       Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

d.      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

e.       Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

·        Pembatalan KMB

·        Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif

·        Melaksanakan keputusan KAA.

g.      Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dipimpin oleh Ir.Juanda. Program pokok dari Kabinet Djuanda adalah Programnya disebut Panca Karya yaitu:

·        Membentuk Dewan Nasional

·        Normalisasi keadaan RI

·        Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

·        Perjuangan pengembalian Irian Jaya

·        Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

2.      Bidang Ekonomi

Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut;

1)      Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

2)      Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar

3)      Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.

4)      Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.

5)      Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

6)      Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai

7)      Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

8)      Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.

9)      Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.

10)  Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Kelebihan dari pelaksanaan Demokrasi Liberal sebagai berikut;

1)            Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

2)            Penyelenggaraan pemilu untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia secara demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante).

3)            Pembatalan seluruh perjanjian KMB. KMB

4)            Indonesia dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda

5)            Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

6)            Masa ini bisa dikatakan sebagai masa paling demokratis selama republik ini berdiri.

Kegagalan dari pelaksanaan Demokrasi Liberal yaitu;

o   Instabilitas Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menjadikan pemerintah tidak berjalan secara efisien sehingga perekonomian Indonesia sering jatuh dan terinflasi.

o   Timbul berbagai masalah keamanan

o   Sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristwa 17 Oktober 1952.

o   Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan.

o   Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.

o   Praktik korupsi meluas.

o   Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi.

2.3.Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.

Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

 Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Pemungutan suara dilakukan 3 kali dan hasilnya yaitu suara yang setuju selalu lebih banyak dari suara yang menolak kembali ke UUD 1945, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari dua pertiga.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut;

§  Pembubaran Konstituante.

§  Berlakunya kembali UUD 1945.

§  Tidak berlakunya UUDS 1950.

§  Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.

Materi kelas XI Sejarah Indonesia, 3.2. Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20

KOLONIALISME INGGRIS 

Sir Thomas Stamford Bingley Raffles (lahir di Jamaica, 6 Juli1781 – meninggal diLondon, Inggris, 5 Juli1826 pada umur 44 tahun) adalah Gubernur-JenderalHindia-Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warganegara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara kota Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling dikenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia.

Pemerintahan raffles diserahkan atas prinsip-prinsip liberal, seperti halnya kepada van hogendorp, jadi politik kolonial yang hendak mewujudkan kebebasab dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan di cangkup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan,keduanya akan menjamin adanya kebebasan produksi untuk ekspor. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh inggris di india, menurut suatu sistem yang kemudian terkenal sebagai sistem pajak-tanah(landrent-system). Kesejahteraan rakyat hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan serta jaminan hukum kepada rakyat sehinga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa serta ada dorongan untuk menambah penghasilan serta perbaikan tingkat hidup.

pokok-pokok sistem raffles adalah sebagai berikut:

1.    Penghapusan seluruh pengerahan wajib dan wajib kerja dengan memberi kebebasan penuh untuk kultur dan berdagang.

2.    Pemerintah secara langsung mengawasih tanah-tanah.hasilya dipungut langsung oleh pemerintah tampah perantarah bupati yang tugasnya terbatas pada dinas-dinas umum.

3.    Penyewaan tanah dibeberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya.

Politik kolonial raffles bertolak dari ideologi liberal dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kebebasanya. Pelaksnaan politik liberal itu berarti bawah struktur tradisional dan faedol perlu di rombak sama sekali dan diganti dengan rasionalitan sistem baru yang didasarkan atas prinsip legal-riasionalitas.pemerintah perlu tersusun dari suatu birokrasi yang melepaskan fungsi-fungsi tradisional feodel,terutama dalam hubunganya dengan pemungutan hasil dan pengerahan tenaga rakyat menurut sistem voc.perubahan struktural semacam itu sukar dilaksanakan tampah mengadakan perubahan mental dan kultur dari unsur-unsur pemerntahan yang pada umumnya masih hidup dalam alam tradisional. Kegagalan tidak dapat dihindari. Untuk memahami kegagalan itu perlu sistem pajak tanah raffles dihubungkan dengan latar belakang politik kolonial ingris bagi india. Dibanding dengan negeri belanda, inggris lebih maju dalam industrinya, maka melihat fungsi daerah jajahan sebagai daerah pemasaran hasil industrinya. Pasaran yang bebas dan tingkat kesejahteraan rakyat tertentu merupakan faktor yang mendorong hasil pemasaran itu. Kewajiban pemerintahan hanya menjamin keamanan dan penegakan keadilan pada suatu pihak, serta pemungut pajak bagi penyelengaraan pemerintahan pada pihak lain. Dipandang dari sudut ini maka bagi raffles yang menjadi penghalang utama bagi pelaksanaan politiknya ialah unsur feodel yang sangat kuat kedudukanya dan sistem ekonomi yang masih bersipat tertutup sehinga pembayaran pajak bumi dapat dilakukuan sepenuhnya dengan uang, tetapi in natural. Bagi pihak belanda, akhirnya faktor yang sangat menena tukan politok kolonialnya ilah keadaan ekonomi negeri belanda sendiri. Negerinya masih bersipat agraris industri belum berkembang, lagi pula akibat perang nafoleon sedang menderita dan mundur ekonominya. Dalam menghadapi keadaan seperti itu kolonial berdasarkan liberalisme tidak cocok dan tidak realistis.

Keragu-keraguan selama lebih kurang tiga puluh tahun disebabkan oleh terombang ambingnya terombosan menurut cita cita dan realitas sosial ekonomi baik dari negeri belanda maupun indonesia, khususnya jawa. Landelick steel sel adalah semacam jalan tengah dintarah kedua pilihan. Akhirnya keadaan ekonomi belanda dengan kejurangan modalnya serta keterbelakangan industrinya memaksa belanda mengambil langkah kembali kesistem voc dengan beberapa perubahan terkenal sebagai cultuurstelsel(sistem tanam paksa).

Thomas Stamford Raffles mengambil tindakan-tindakan di berbagai bidang untuk menjalankan pemerintahannya. Dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya itu, Raffles telah melakukan perubahan dalam beragam bidang kehidupan rakyat. Tindakan-tindakannya itu ternyata ada yang mendatangkan penderitaan bagi rakyat Hindia Belanda. Contohnya dengan adanya pemungutan pajak yang cukup tinggi. Adapun hambatan yang dihadapi Raffles dalam menjalankan kebijakannya adalah adanya kenyataan bahwa rakyat Hindia Belanda belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan landrente menemui hambatan.

Pada satu sisi, Raffles mendatangkan banyak penderitaan terhadap rakyat Indonesia, tetapi pada sisi yang lain Raffles juga berjasa bagi bangsa ini. Diantara jasa-jasa Raffles adalah sebagai berikut:

1.    Mengangkat kembali Sultan Sepuh di Yogyakarta sebagai sultan

2.    Menemukan jenis bunga yang diberi nama Rafflesia Arnoldi

3.    Menulis buku sejarah Pulau Jawa yang diberi judul The History of Java

4.    Membantu dan menyokong perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan

5.    Istri Raffles yang bernama Olivia Marianne berjasa sebagai perintis Kebun Raya Bogor.

Kebijakan-Kebijakan yang dilakukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di Bidang tertentu pada saat menjabat sebagai Gubernur jenderal Inggris di Indonesia.

A.   Bidang Pemerintahan

Langkah-langkah Raffles adalah sebagai berikut :

1.     Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan (sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964)

2.     Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat

3.     Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun

4.     Sistem juri ditetapkan dalam pengadilan

B.   Bidang Ekonomi dan Keuangan

Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Menetapkan sistem sewa tanah (landrent) yang berdasarkan anggapan pemerintah kolonial. Pemungutan pajak secara perorangan.

C.   Bidang Hukum

Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Karena Daendels berorientasi pada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum pada masa Raffles sebagai berikut:

·       Court of Justice, terdapat pada setiap residen

·       Court of Request, terdapat pada setiap divisi

·       Police of Magistrate

D.   Bidang Sosial

Penghapusan kerja rodi (kerja paksa) dan penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

E.   Bidang Ilmu Pengetahuan

·       Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan dibagi dua jilid

·       Ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Eidenburg pada tahun 1820 dan dibagi tiga jilid

·       Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan

·       Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi

·       Dirintisnya Kebun Raya Bogor

·       Memindahkan Prasasti Airlangga ke Calcutta, India sehingga diberi nama Prasasti Calcutta

Pada tahun 1815 Raffles kembali ke Inggris setelah Jawa dikembalikan ke Belandasetelah Perang Napoleon selesai. Pada 1817 ia menulis dan menerbitkan buku History of Java, yang melukiskan sejarah pulau itu sejak zaman kuno.

Tetapi pada tahun 1818 ia kembali ke Sumatera dan pada tanggal 29 Januari1819 ia mendirikan sebuah pos perdagangan bebas di ujung selatan Semenanjung Malaka, yang di kemudian hari menjadi negara kota Singapura. Ini merupakan langkah yang berani, berlawanan dengan kebijakan Britania untuk tidak menyinggung Belanda di wilayah yang diakui berada di bawah pengaruh Belanda. Dalam enam minggu, beberapa ratus pedagang bermunculan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan bebas pajak, dan Raffles kemudian mendapatkan persetujuan dari London.

Raffles menetapkan tanggal 6 Februari tahun 1819 sebagai hari jadi Singapura modern. Kekuasaan atas pulau itu pun kemudian dialihkan kepada Perusahaan Hindia Timur Britania. Akhirnya pada tahun 1823, Raffles selamanya kembali ke Inggris dan kota Singapura telah siap untuk berkembang menjadi pelabuhan terbesar di dunia. Kota ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dengan pajak rendah.

Dari kebijakan ini, salah satu pembaruan kecil yang diperkenalkannya di wilayah kolonial Belanda adalah mengubah sistem mengemudi dari sebelah kanan ke sebelah kiri, yang berlaku hingga saat ini.

Materi kelas XI Sejarah Indonesia, 3.2. Menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20

Kolonialisme Belanda

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempahrempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antarbangsa, antarkelompok atau kongsi dagang, dalam satu bangsapun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masingmasing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh seperti pada tahun 1600 Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company (EIC). Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur, dikendalikan. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan yang cukup keras juga terjadi antarperusahaan dagang orangorang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antarkongsi Belanda juga akan merugikan Kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan Parlemen Belanda (Staten Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terealisasi empat tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antarkongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut dengan “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur”. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk: (1) menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi pedagang Belanda yang telah ada, (2) memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain, (3) sebagai kekuatan revolusi (dalam perang 80 tahun), sehingga VOC memiliki tentara.VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas”  yang  juga disebut dengan Heeren XVII. Heeren XVII ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count, dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas delapan perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas Besar Dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain: 1) melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara; 2)  membentuk angkatan perang sendiri; 3)  melakukan peperangan; 4)  mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat; 5)  mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri; 6)  mengangkat pegawai sendiri; dan 7)  memerintah di negeri jajahan; Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroi. Sebagai sebuah kongsi dagang, dengan kewenangan dan hak-hak di atas, menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerahdaerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya. VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansinya tahun 1605 VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Nieuw Victoria.

Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, “Dewan Tujuh Belas” secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Dapat kamu bayangkan “Dewan Tujuh Belas” yang berkedudukan di Amsterdam di Negeri Belanda  harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu “Dewan Tujuh Belas” tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan ini maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan gubernur jenderal. Gubernur jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk “Dewan Hindia” (Raad van Indie). Tugas “Dewan Hindia” ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan gubernur jenderal. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both (1602-1614). Sebagai gubernur jenderal yang pertama, Pieter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan. Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat/India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Kemudian pada tahun 1611 Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang tanah seluas 50x50 vadem (satu vadem sama dengan 182 cm) yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal Kota Batavia. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai dua sebagai tempat tinggal, kantor dan sekaligus gudang. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon